Demokrasi ~ .:|| X JarIk (Jaringan Islam Kampus) Bandung X ||:.
RSS

Demokrasi

Monday, August 6, 2007

Disiplin Demokrasi Daerah
Oleh Bahrul Haq Al-Amin

Masa saat ini ialah masa demokrasi. Demokrasi menjadi harapan yang semakin sakral dan diyakini dapat menjadi obat mujarab bagi terpuruknya kondisi bangsa. Setelah lelah menjalani periode demi periode otoritarianisme, maka politik Indonesia menatap demokrasi dengan penuh optimisme. Hal yang mencolok adalah reformasi konstitusi, kebebasan pers, pemilihan langsung, dan pemberantasan korupsi. Mereka ini adalah beberapa cuil daftar demokratisasi yang sedang digalakan di negeri ini.

Namun begitu, jujur harus diakui, bahwa kesempurnaan demokrasi kita masih terlampau jauh. Padahal, harapan rakyat sederhana, mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik dari jaminan demokrasi. Nyatanya, hak-hak rakyat hingga saat ini masih dipandang sebelah mata, bahkan digadaikan. Begitu, terlihat dari indikasi penjualan aset-aset negara dan pendidikan yang masih mahal. Kendati demikian, hal ini juga selayaknya tidak dibaca sebagai kegagalan sebuah demokrasi. Bagaimana pun, dibandingkan dengan sistem politik lainnya, demorkasi tetap yang paling bisa diharapkan, karena paling tidak demokrasi dapat terus memperbaiki dirinya. Kemampuan memperbaiki diri sendiri inilah yang sulit ditemukan dalam sistem lain.

Hantu Feodalisme
Begitu bersemangatnya seluruh elemen bangsa dalam menyambut demokrasi, hingga lupa dengan ancaman bangkitnya horor feodalisme. Horor feodalisme ini sangat manakutkan karena dalam sejarahnya sistem ini diiringi dengan kolonialisme dan imperialisme. Sejarah penjajahan Indonesia sangat jelas melukiskan perselingkuhan antara tuan tanah dengan imperialis. Bila dilihat masa sekarang, perselingkuhan ini semakin kompleks. Pengusaha dengan penguasa, pengusaha dengan penjajah asing, penguasa dengan penjajah asing, dan seterusnya. Harus diingat bahwa jarak kronologis antara feodalisme dengan demokrasi di Indonesia tidaklah terlampau jauh. Maka dari itu, kapan pun hantu itu bisa bangun dan mengganggu mekanisme kerja demokrasi kita.

Rupanya mentalitaslah yang menjadi sebab musabab bangkitnya hantu feodalisme ini. Mentalitas feodal yang masih tersisa di tiap level masyarakat maupun negara. Mental Asal Bapak Senang (baca: ABS) contohnya sangat favorit digunakan sebagai resep manjur dalam berkarir di tingkatan birokrasi pemerintahan. Kasta-kasta elit politik dalam tubuh parpol pun menjadi indikasi lain dari menatal feodalis ini. Kader-kader politik berusia muda seringkali dinomorduakan dan dianggap kurang pengalaman. Cabang-cabang anomali politik ini sungguh merugikan transisi demokrasi yang terus berjalan di negeri ini.

Ancaman feodalisme ini jelas merupakan sebuah dekadensi demokratisasi. Artinya, meski secara institusional demokrasi di Indonesia sedang mengalami lonjakan yang signifikan, akan tetapi rupanya tidak cukup mampu untuk mendewasakan pola perilaku politik masyarakat. Lagi-lagi ini menjadi semacam rapor merah self dicipline demokrasi di Indonesia.

Daerah, dalam hal ini, menjadi sarang yang paling aman bagi hantu feodalisme. Politik di daerah sangat kental diwarnai oleh perilaku politik tradisional dan begitu mengandalkan model birokrasi karismatik. Selain itu, sisi primordialisme, etnosentrisme dan tribalisme menjadi isu panas untuk menggalang legitimasi politik di daerah. Daerah juga sangat kekurangan intelektual capital untuk membantu pendidikan dan pendewasaan politik. Jadi, epistemologi politik daerah yang seperti ini akan menyulitkan perkembangan demokrasi.

Kultur Lokal Resistensi Globalisasi?
Evaluasi atas feodalisme di atas sama sekali tidak bermaksud untuk mendiskreditkan kultur lokal (local culture) maupun nilai lokal (local value) yang sejatinya dimiliki tiap daerah sebagai khazanah khas masing-masing. Eksplorasi di atas paling tidak hanya mencoba mengingatkan bahwa lokalitas tidak semestinya dijadikan satu-satunya berhala yang dijunjung tinggi, sebagaimana nasionalisme ataupun globalisme. Justru pada titik inilah, saya ingin mengajak untuk mendialogkan antara lokalisme, nasionalisme dan globalisme. Pertemuan di antara mereka mudah-mudahan dapat menghasilkan simpul utama yang bisa menjaga kearifan dan persatuan peradaban manusia.

Semangat yang ada; dalam domain lokal, nasional maupun global, mestinya bersendikan motif pembangunan peradaban manusia. Persoalan umat manusia saat ini adalah persoalan peradaban besar dunia. Di antara contoh yang sedang populer antara lain; Global Warming (pemanasan global), Global Terorism (terorisme global), dan banyak lagi. Permasalahan-permasalahan tersebut secara partikular turun dalam cabang-cabang permasalahan hingga ke akar rumput di lokal kedaerahan. Pendidikan dan kesehatan adalah salah satu bab permasalahan akut yang terus meneror peradaban umat manusia.

Oleh karena itu, akan bijak jika kita menyikapi isu-isu daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari permasalahan global. Akan sulit rasanya membayangkan perbaikan peradaban umat manusia jika tidak dimulai dari titik terendah dalam level daerah. Daerah dengan potensi khasnya masing-masing membutuhkan support system yang mumpuni agar tidak tertinggal dalam menjelajahi luasnya jaringan umat manusia di bumi ini, beserta seluruh kemajuan yang dimilikinya. Daerah jangan terus diteror dengan beragam tuduhan menyesatkan; dinilai ketinggalan jaman, biang separatis-disintegratif, sarang teroris, barbar, dan seterusnya. Dengan segala kekayaan dan kearifan lokalnya, SDM daerah tentu akan lebih bijak dalam menggunakan output kemajuan jaman dibandingkan orang-orang metropolis. Mereka hanya perlu mencapai level pendidikan dan kesehatan yang setara dengan penduduk kota.

Daerah juga memiliki satu modal utama dalam membangun kapital sosial yang mapan di dalamnya. Modal tersebut adalah budaya gotong royong. Budaya ini tentu sudah menghilang di kota-kota besar. Kerja-kerja volunteer semacam ini jika dibantu dengan tingkat pengetahuan dan kesehatan yang baik tentu akan membuat mereka maju dengan merata, tanpa terjadi kesenjangan sosial. Kehidupan tanpa pamrih ini harus mendapatkan pemberdayaan dan perbantuan. Yang terjadi di daerah hingga saat ini adalah bahwa mereka memang tidak kehilangan budaya gotong royong ini, akan tetapi sayangnya tingkat pendidikan dan kesehatan mereka tidak terjaga secara konstan dan simultan. Acap kali terjadi, pembangunan di daerah hanya bermotifkan kampanye politik belaka. Mereka yang berkampanye juga lebih senang membuat/memperbaiki jalan raya daripada menyekolahkan anak miskin putus sekolah atau memberi lapangan pekerjaan bagi pemuda pengangguran desa.

Indikator-indikator keberhasilan pembangunan juga jangan melulu ditinjau dari indikator makro, bahkan indikator mikro sekalipun. Indikator utama mestinya realitas empiris yang terjadi di masyarakat. Walau sistem evaluasi pembangunan seperti ini akan sangat melelahkan dan memakan banyak waktu, akan tetapi justru di situlah diuji sejauhmanakah komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam memajukan daerah. Demokrasi harus dibangun dalam pondasi masyarakat yang minim kesenjangan sosial. jika hal ini tidak tercapai, maka pergolakan dari daerah akan terus menjadi teror yang mengancam keutuhan peradaban manusia. Pada level manapun manusia hidup, ia tetaplah seorang manusia yang sama butuh penghargaan.

Rekayasa Disiplin Demokrasi Daerah
Beberapa tantangan dan peluang daerah yang diuraikan di atas lebih tepat untuk dilihat sebagai problematika disiplin demokrasi daerah. Daerah dengan segala batasan ketertutupan dan keterbukaannya merupakan proyek besar bagi demokrasi. Tantangan bagi demokrasi ini harus dijawab secara konkret. Seluruh elemen masyarakat harus secara sigap bersama-sama memperjuangkan tata demokrasi yang utuh dan berkeadilan di daerah.

Meski demikian, elemen utama yang paling dekat dengan masyarakat dan paling cepat digulirkan adalah civil society. Adalah civil society yang pertama harus diperkuat oleh masing-masing daerah. Bila suatu daerah hanya berharap pada political will pemerintah, maka perubahan akan terasa lambat. Namun, jika masyarakat daerah secara gotong royong memperkuat civil society, maka posisi tawar masyarakat daerah akan meningkat. Sehingga, diharapkan pemerintah dapat secara responsif memberi tanggapan positif setiap preferensi politik masyarakat daerah.

Edukasi menjadi agenda pertama civil society yang harus mendapatkan pembenahan. Pembenahan ini meski akan membutuhkan waktu lama, namun secara regeneratif akan terus memperkuat dirinya sehingga lambat laun pemerataan pendidikan akan terwujud. Bila edukasi sudah mulai mendapatkan perbaikan, maka kesehatan menjadi pekerjaan rumah berikutnya yang harus dipenuhi oleh civil society secara bertahap. Masyarakat sudah lelah dijadikan nomor dua dalam hal pelayanan kesehatan. Ingin mendapatkan layanan gratis, terlalu banyak syaratnya. Tak heran bila ada istilah “Orang Miskin Dilarang Sakit!†.

Disiplin demokrasi daerah juga perlu menghindar dari segala jenis politisasi kepentingan. Daerah jangan mudah terpancing provokasi parsial. Elemen civil society harus mengajarkan masyarakat daerah untuk waspada dalam menyaring setiap informasi yang diterima, terlebih informasi bermotif politik. Sudah sangat sering kita saksikan di banyak daerah kerusuhan antar warga disebabkan motif-motif politik. Hal demikian hanya berujung pada kerugian besar di pihak masyarakat.

Kita bersama sekali lagi harus kembali melihat substansi demokrasi yang ingin kita capai. Demokrasi tidak berjuang demi kevakuman. Demokrasi bemaksud memperjuangkan kepentingan-kepentingan minoritas. Minoritas tidak hanya dalam segi jumlah, akan tetapi representasi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Pemerataan dalam bidang-bidang tersebut layak dirasakan oleh setiap masyarakat, hingga level daerah terkecil.

Demikian etika politik dan kemanusiaan kita akan selalu diuji dalam memperjuangkan demokrasi di daerah. Demokrasi yang disiplin dalam mengusung sisi substansial dari dirinya. Semoga.