.:|| X JarIk (Jaringan Islam Kampus) Bandung X ||:.

Ormas Anarkis
Oleh Saidiman

Kebijakan pemerintah untuk menindak tegas setiap individu dan kelompok atau organisasi massa (ormas) yang berbuat anarkis patut mendapat dukungan. Ini akan membuka sejarah baru dimulainya niat besar untuk membatasi ruang gerak segala kekuatan yang tidak menginginkan demokrasi tegak berdiri.
Kekerasan yang dilakukan ormas tertentu itu telah membuat komunitas Ahmadiyah terancam dan terusir di pelbagai tempat, Jaringan Islam Liberal harus waspada setiap saat, Jamaah Syi’ah menunggu pengusiran. Berbagai tempat hiburan harus menambah dana keamanan, dan puluhan komunitas lain yang diusir, diancam, dicemooh, dan dihilangkan hak-haknya untuk hidup.

Kebijakan ini mungkin terlambat mengingat banyaknya aksi premanisme yang telah terjadi selama ini dan terkesan dibiarkan saja. Kendati terlambat, kebijakan ini tetap harus diterima secara positif sembari menunggu implementasinya.

Kebijakan menindak tegas, bahkan membubarkan, ormas anarkis adalah tindakan tepat dalam masyarakat demokratis. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan.

Negara yang menerapkan sistem kebebasan bukan berarti menghalalkan apa saja. Sistem kebebasan selalu mengandaikan pembatasan tindakan. Kebebasan akan tercipta ketika ada pembatasan dan keteraturan.

Prinsip yang dipakai adalah membebaskan melalui pembatasan. Aparat hukum dan negara adalah satu sistem yang membatasi sekaligus membelenggu. Tapi dengan aparat hukum dan negara itulah, kebebasan tercipta. Jika tidak ada negara, yang ada adalah anarki, bukan kebebasan.

Di dalam anarki, yang tercipta adalah hukum rimba, yang kuatlah yang menang. Sistem hukum rimba jelas bukan kebebasan, yang terjadi di sana adalah hilangnya hak banyak orang.

Sistem kebebasan justru menginginkan aparat hukum dan keamanan yang ketat, efektif, dan kuat. Ketika era kekerasan atas nama agama dan suku marak selama di Indonesia, tampak jelas bahwa aparat penegak hukum sangat lemah dan tidak efektif.
Aparat penegak hukum yang lemah dan tidak efektif akan dengan mudah ter-”beli” oleh pelbagai kepentingan, baik ekonomi, politik, maupun doktrin kepercayaan tertentu. Aksi-aksi anarkis yang dilakukan di depan “hidung” polisi menjadi bukti bahwa polisi begitu lemah sehingga ia terbeli.

Dibuat Aparat Sendiri
Keter-“beli”an polisi oleh kepentingan ekonomi bisa muncul ketika ternyata ormas anarkis dibuat oleh aparat itu sendiri. Ormas anarkis melakukan kekacauan untuk menarik sejumlah pelaku bisnis untuk meminta perlindungan polisi atau aparat keamanan lainnya. Perlindungan polisi adalah kata lain dari pelayanan polisi.

Sangat bisa terduga, pelayanan yang diterima oleh para pengusaha tentu tidak gratis. Semakin sering kekacauan terjadi, akan semakin intens para pengusaha minta pelayanan. Analisis ini memperoleh dukungan dari berbagai aksi kekerasan dan pengrusakan tempat hiburan yang dilakukan oleh ormas anarkis. Tempat-tempat hiburan yang dirusak selalu yang kelas pinggiran. Sementara itu, yang kelas atas tidak pernah tersentuh.

Aksi ini mirip dengan aksi polisi menggerebek tempat hiburan yang dipertontonkan oleh berbagai stasiun televisi. Hotel-hotel yang digeledah selalu merupakan hotel-hotel pinggiran. Ada apa dengan hotel-hotel berbintang, bukankah di sana lebih banyak kemungkinan terdapat apa yang disebut banyak media, ulama, ormas anarkis dan polisi sebagai praktik “amoral”?

Pilih kasih dalam memberantas “kemaksiatan” yang dilakukan oleh ormas anarkis adalah bukti keterbelian ekonomis. Usaha “maksiat” kaum kaya selamanya tidak akan tersentuh, karena mereka memiliki daya beli yang tinggi.

Wajar kemudian jika ormas anarkis tidak pernah mengusut dan menyerang praktek korupsi kelas “kakap” yang justru lebih merusak moral bangsa daripada bisnis hiburan. Para pelacur miskin lebih menarik untuk ditumpas daripada menuntut pengusutan dugaan korupsi dan penyelewengan kekuasaan semasa Orde Baru.

Bukan hanya tidak mencoba menuntut penyelewengan Orde Baru, ormas anarkis dengan terang-terangan memaafkan dan mendukung kebijakan Orde Baru menumpas dan membantai komunisme, dalam hal ini ribuan kader-kader Partai Komunis Indonesia. Tragedi kemanusiaan dan pelanggaran HAM super berat itu diteriakkan sebagai kemenangan. Mengerikan.

Keterbelian polisi juga bisa ditinjau dari sudut pandang kepentingan politik. Maraknya aksi kekerasan terhadap berbagai kelompok masyarakat yang dinilai sesat begitu menggemparkan dan menjadi menu berita sehari-hari.

Pada saat yang sama, kritisisme masyarakat semakin meningkat, yang secara langsung menyebabkan para penguasa korup semakin terancam. Genderang pemberantasan korupsi yang ditabu berulang-ulang membuat banyak koruptor, yang juga sebagai penguasa, terjepit.

Dengan munculnya berbagai aksi teror dan kekerasan, pembicaraan media sedikit teralihkan. Ada upaya pengalihan isu dalam hal ini. Semakin para koruptor terdesak, semakin banyak aksi anarkis dari Ormas anarkis atas nama agama atau suku.

Eksklusivisme, Kebenaran Sendiri
Maraknya aksi kekerasan dengan muatan kepentingan politis juga bisa dibaca dari munculnya berbagai kepentingan yang menginginkan keterpecahan bangsa Indonesia. Kepentingan politik ini bisa berasal dari kalangan internasional yang ingin menanamkan kekuasaannya secara penuh di pelbagai wilayah Indonesia yang tercerai berai.

Dengan demikian, jika ini benar, kelompok-kelompok anarkis yang sering menuding siapapun yang bertentangan dengan mereka sebagai kaki tangan kepentingan internasional (seperti Amerika atau Yahudi), sangat mungkin justru merekalah sebetulnya agen kepentingan politik internasionl itu. Isu sektarian yang mereka usung jelas adalah isu yang memiliki bibit bagi keterpecahan bangsa Indonesia.

Keterbelian polisi dari sudut ideologis juga mungkin ada. Ketika jamaah Ahmadiyah diusir di Bogor, para pengusir bahkan menggunakan mobil polisi sebagai panggung orasi.

Tampak jelas bahwa polisi cenderung membenarkan apa yang dilakukan para penyerang. Dengan berbekal wawasan keagamaan yang sempit dan satu arah, polisi sangat mungkin memiliki sikap keberagamaan eksklusif.

Eksklusivisme adalah sikap keberagamaan yang memaknai kebenaran milik sendiri dan kelompoknya. Sistem keberagamaan seperti ini biasanya muncul di kalangan orang-orang saleh, tapi tidak cukup menggali agama secara mendalam.

Mereka akan selalu menilai hanya diri dan kelompoknya yang paling benar. Landasan idiologis semacam inilah yang dipakai oleh ormas-ormas tertentu untuk melakukan penyerangan.

Keinginan pemerintah untuk memberantas ormas anarkis patut mendapat dukungan dan pengawasan yang terus-menerus dari seluruh rakyat Indonesia. Kerap kali aparat enggan mengambil tindakan tegas terhadap ormas anarkis karena meresa tidak mendapat dukungan serius dari mayoritas masyarakat.

Aparat hukum harus diberi kekuatan moral dan keyakinan bahwa kehadiran ormas anarkis memang meresahkan masyarakat umum. Kinerja aparat hukum dan keamanan juga harus diawasi agar praktek keterbelian di atas tidak benar-benar terjadi.

Penulis adalah aktivis Jaringan Islam Kampus (JARIK) dan Pusat Studi Agama dan Politik (PSAP) UIN Jakarta